Direktur Eksekutif Matala Charles Alizie, SP |
BANDARLAMPUNG
(PeNa)-Pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) dari Kabupaten Lampung
Utara Dinilai Direktur Eksekutif
Masyarakat Transparansi Lampung (Matala) Charles Alizie Hanya untuk kepentingan
menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampuira 2018 mendatang selain itu
disinyalir sebagai kompromi politik antara Petahana Agung Ilmu Mangkunegara
dengan DPRD untuk mengekploitasi dana APBD Kabupaten tertua di Lampung.
“ Alasan memperpendek
rentang kendali menjadi dalil yang tepat bagi petahana dalam mengamankan
kepentingan untuk pilkada mendatang, kami melihat tujuan Pemkab Lampura
menyetujui pemekaran SBM bukan untuk mensejahterakan masyarakat sungkai
namun lebih kepada upaya pencitraan
untuk menarik simpati masyarakat dalam menggalang dukungan pada pilkada 2018,”tegas
mantan Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Sungkai (Hikamsai), Jum’at 2 Desember
2016.
Dia
menegaskan, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah artinya Pemerintah akan benar-benar melihat urgensi
pembentukan DOB sebelum membuka moratorium.
“Pusat
kan masih memebrlakukan moratorium pemekaran daerah, jika Pemkab Lampura dan
DPRD menggebu-gebu ini ada apa, jangan sampai desakan pemekaran ini sekedar
untuk kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menduduki jabatan kepala daerah
ataupun menggalang simpati untuk tetap menjadi Bupati,”ucapnya.
Dikatakan dia, DPRD
Lampura sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, sejatinya tidak
serta merta mengakomodir aspirasi pemekaran SBM tanpa melihat terlebih dahulu
dampak yang terjadi pada kabupaten induk terutama tentang keuangan Pemkab yang
tidak sehat.
Apalagi, berdasarkan hitungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses persiapan
pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan dana hingga triliunan rupiah.
“ Kabupaten Lampura hampir sebagian besar PAD nya
dari semua kecamatan yang akan dijadikan Kabupaten SBM, belum lagi dengan
alokasi anggaran di DPRD contohnya pembentukan Pansus serta pembiayaan lainnya
yang tentu saja akan membebani keuangan daerah, ini kabupaten Tua yang sudah
melahirkan beberapa DOB, jangan sampai alasan pemekaran ini jadi pintu masuk
Petahana dan DPRD dalam melakukan kejahatan anggaran, omong kosong itu kalau
tujuan pemekaran SBM ini untuk tujuan kesejahteraan masyarakat sungkai,”tegas Dia.
Dia menambahkan, saat
pertama kali upaya pemekaran SBM dilakukan, Pihaknya melalui Hikamsai keras
menolak karena saat itu mereka melihat tujuan pemekaran penuh dengan kepentingan
elit.
“Pemekaran SBM ibarat
lagu lama kaset baru, sepuluh tahun lalu Hikamsai keras menolak pemekaran SBM,
karena kami memandang tujuannya bukan lagi untuk memperpendek rentang kendali
dan kesejahteraan masyarakat sungkai, namun lebih kepada kepentingan politik
yang saat itu menjelang Pilkada. Rupanya Petahana saat kehabisan isu untuk menggalang pencitraan
akhirnya pemekaran SBM di bangkitkan lagi, kami warga sungkai tegas menolak,
dan tidak menutup kemungkinan Matala dan Hikamsai akan turun kejalan untuk
mendemo persoalan SBM ini,”tandasnya.(BG)
Pages