Ketua KPKAD (Komisi Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah) Lampung Anshori mengatakan, sinyalemen jika pengajian MTRH milik Anggota DPRD Lampung itu menggunakan dana APBD ketika mengadakan Milad beberapa waktu lalu yakni pada kegiatan itu pemenang lomba senam mendapatkan hadiah umroh, namun kenyataannya pemenang harus mengurus persyaratan di di Pemkot Bandar Lampung.
“Setiap lembaga yang resmi terdaftar memungkinkan mendapat batuan hibah dari pemerintah, persoalan yayasan rahmat hidayat, diduga menggunakan dana APBD, ya ketika perayaan HUT yayasan beberapa waktu lalu yakni pemenang umroh harus mengurus persyaratan di Pemkot ini kan janggal,”ungkap Anshori, Selasa 10 Mei 2016.
Asumsi yang timbul jika setiap kegiatan itu menggunakan dana APBD,sambung Anshori dirasa wajar, dengan alasan, sejumlah agenda majelis taklim itu selalu terlihat megah dan jor-joran. Selain mengundang penceramah kondang yang tarifnya tidak sedikit, mobilisasi massa yang dilakukan pun sangat besar.
“ Coba saja kalau ada kegiatan pengajian Rahmat Hidayah, yang datang dai kondang belum lagi jumlah warga yang datang.Itu tentu sangat memerlukan dana yang besar, jadi wajar saja jika ada asumsi publik yang menduga jika dana yang digunakan adalah dana APBD,”ucapnya.
Peluang MRTH untuk menggunakan dana APBD sangat terbuka,pasalnya pemilik yayasan yang notabene istri Walikota Bandar Lampung dinilai mempunyai akses untuk melakukan penekanan kepada Pemkot agar dapat membantu yayasan tersebut.
“Konflik kepentingan pasti terjadi, Eva sebagai pimpinan majelis taklim mempunyai kapasitas melakukan tekanan-tekanan maupun perintah agar yayasan miliknya dapat sepenuhnya dibantu. Sebagaimana kita ketahui Eva merupakan Istri Walikota sekaligus Ketua TP PKK belum lagi sebagai Ketua KONI serta Anggota DPRD Lampung, jadi dengan berbagai macam jabatan yang disandangnya peluang Eva untuk mengintervensi Pemkot agar yayasan miliknya lebih diprioritaskan sangat besar,”katanya.(PeNa/BG)
Pages