Bandar Lampung (PeNa)- Pemerintah
Kota (Pemkot) Bandar Lampung belum memaksimalkan pembangunan yang berorientasi
pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasalnya pengajuan pinjaman
Pemkot pada PT PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 260
miliar diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan tujuh ruas jalan dan dua
jalan layang pada 2017 mendatang.
Direktur Eksekutif KoPi
Institute, Wendri Wahyudi berpendapat
dengan adanya rencana tersebut jelas terlihat orientasi Walikota Bandar Lampung
baru sebatas pembangunan mercusuar sedangkan sektor-sektor strategis yang
berpotensi mampu mendulang PAD tidak di optimalkan.
“ mengapa tidak fokus pada
pembangunan yang mampu menghasilkan PAD seperti sektor retribusi parkir dan
sektor lainnya yang dapat mendatangkan PAD, kalau hanya membangun jalan layang
semua anggarannya memadai dan tidak menggangu keuangan daerah, ini sama saja
mercusuar dan memaksakan kehendak, mengapa harus utang,”katanya, Sabtu 13
November 2016.
Kebijakan menambah
hutang,katanya, berpeluang membuat kondisi keuangan daerah semakin tidak sehat
karena proyeksi pendapatan untuk tahun anggaran 2017 beklum tentu sesuai dengan
yang direncanakan.
“ Defisit tahun 2016 buah
dari proyeksi pendapatan yang imajiner jangan sampai di tahun depan terjadi
lagi, kita menambah hutang namun sektor pendapatan daerah yang direncakan kan
belum tentu mulus sebagaimana yang direncanakan,”tegasnya.
Dikatakan Dia, Legislatif
sebagai mitra kerja Pemkot hendaknya berhati-hati dalam mengambil keputusan
untuk menyetujui pinjaman itu, tanpa adanya pertimbangan yang matang
dikhawatirkan defisit anggaran tahun
2016 kembali terulang di tahun 2017 mendatang.
“ Defisit tahun ini juga
menjadi tanggungjawab DPRD Kota Bandar Lampung, mereka yang mengesahkan,
seandainya pada pembahasan APBD 2016 lalu legislatif cenderung teliti dan mampu
berhitung tentunya tidak akan terjadi defisit ratusan miliar di tahun 2016,”ujarnya.(Bung)
Pages