A+ A- Print Email


BANDARLAMPUNG (PeNa)- Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Lampung cenderung transaksional pasalnya dua kandidat calon pengganti Alzier Dianis Thabranie yakni Arinal Djunaidi dan Loekman Djoyosoemarto diketahui bukan kader murni.Meski ada dua nama politisi senior beringin, Riswan Toni dan Aziz Syamsuddin namun pengamat menilai hal itu tidak lebih dari strategi politik partai untuk menghindari asumsi jika DPD Lampung sudah tidak ada lagi kader murni yang mampu memimpin partai.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala), Charles Alizie berpendapat sinyalemen adanya dugaan politik transaksional dalam pemilihan Ketua DPD itu terlihat dengan didapuknya mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Arinal menjadi ketua harian DPD Golkar Lampung dan tidak ada satupun penolakan dari fungsionaris DPD dan loyalis ADT bahkan untuk memuluskan skenario pencalonan Arinal, DPD memecat tiga ketua DPD II dengan dalih pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

" Ada skenario yang memang sengaja dibangun untuk memuluskan Arinal menjadi ketua DPD, meskipun ada Loekman yang juga mendapat rekom dari DPP, kekuatan finansial Loekman kalah jauh dengan Arinal yang notabene didukung penuh oleh salah satu pemilik perkebunan tebu terbesar di Lampung .Kendati muncul nama Riswan dan Aziz saya kira itu hanya untuk menutupi malu Golkar jika mereka miskin kader," ungkap Charles, Senin 12 Desember 2016.

Dikatakan, adanya kompromi partai yang mengakomodir kepentingan pengusaha dalam konteks memuluskan pencalonan Arinal akan menjadi preseden buruk bagi Golkar serta krisis kepercayaan di tingkat akar rumput.

" Bukan rahasia lagi kita sama-sama tahu siapa yang berperan di belakangnya Arinal, kalau bukan kekuatan pengusaha wanita tersebut yang memback up Arinal, tentunya mantan Sekdaprov itu tidak akan mulus menjadi Ketua DPD Id, ini akan sangat berpengaruh terhadap citra Golkar di akar rumput, yang kita ketahui partai ini sangat kuat memegang aturan partai, namun adanya polemik pencopotan ADT hingga Musdalub membuktikan jika beringin Lampung sudah tunduk pada kekuatan luar yang membawa kepentingan kapitalis dalam usaha mereka di Lampung," urainya.

Disinggung laporan Matala mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan Arinal saat menjabat Sekdaprov, Ia mengatakan seharusnya menjadi pertimbangan DPD II untuk tidak memilih calon Ketua yang disinyalir bermasalah dengan hukum.

" Laporan itu akan tetap kita pantau, dan kami sadar jika kami berhadapan dengan pihak yang mempunyai nilai kekuatan uang yang mampu mengintervensi penyidik, bahkan intimidasi yang diduga di lakukan oknum pengusaha itu dengan mengutus oknum aparat sudah kerap kali dilakukan, mestinya DPD II berfikir dua kali untuk memilih Ketua yang hanya jadi boneka pengusaha wanita itu,"tandasnya.

Terpisah, salah satu politisi senior Partai Golkar yang juga kandidat Ketua DPD I, Aziz Samsudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan secara Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar merupakan partai kader kendati demikian Partai memberikan diskresi bagi pihak lain yang ingin masuk dalam struktur kepengurusan bahkan Ketua DPD sekalipun.

“Partai ini memang Partai kader tapi secara AD/Art dan Peraturan organisasi memberikan diskresi calon diluar kader untuk maju dan menurut saya itu posisif. Silahkan saja maju jika memang terpanggil untuk membangun  Lampung melalui partai golkar,”ucapnya.

Namun Aziz menyayangkan jika tujuan dari kandidat  mencalonkan diri menjadi Ketua DPD I Lampung hanya untuk kepentingan pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada ) pada tahun 2018 mendatang.
Jika tujuannya hanya untuk mencari perahu pada Pilkada mendatang, itu sama saja akan merusak tujuan dan perjuangan kaderisasi Parttai Golkar,tegasnya.
Ia berharap pelaksanaan  Musdalub mendatang merepresentasikan demokrasi yang yang unggul dan bersih dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Lampung melalui Partai Golkar, namun adanya kekhawatiran akan muncul kepentingan tertentu yang dibawa oleh salah satu calon guna mengamankan perahu pada Pilgub mendatang menurutnya sangat wajar.

“Wajar saja jika ada kekhawatiran jika Musdalub hanya digunakan untuk mengamankan perahu pada Pilgub, kita doakan lah semoga pada Musdalub nanti tercipta proses demokrasi yang benar-benar unggul dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Lamoung melalui partai golkar,ucapnya.

Mengenai kesiapannya untuk maju menjadi Ketua DPD I, Aziz masih melihat perkembangan yang terjadi dan juga menyerahkan persoalan itu kepada pinisepuh dan ketua-ketua DPD II.

“Ya saya masih melihat perkembanganlah, dan menyerahkankepada para sesepuh partai juga rekan-rekan DPD II serta organisasi sayap,katanya.

Disinggung adanya dukungan  finansial dari pengusaha gula terbesar di Lampung terhadap salah satu kandidat Ketua DPD yakni Arinal Djunaidi, Aziz mengaku heran karena dari informasi yang Ia ketahui justru pengusaha tersebut mendukung Gubernur Lampung saat ini M,.Ridho Ficardo.
Lho bukannya pengusaha gula itu memback up si Ridho Gubernur incumbent,”ungkapnya.


Sementara Sekretaris Umum DPP Partai Golkar Idrus Marha, ketika akan dikonfirmasi melalui sambungan telepon meski dalam keadaan aktif tidak menjawab, bahkan pesan singkat yang dikirimkan tidak di balas.(BG)