BANDARLAMPUNG (PeNa)-Kondisi
keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung semakin memprihatinkan
sejumlah beban hutang pada beberapa kegiatan harus di tutupi dengan menggunakan pos
anggaran lainnya yang notabene sudah jelas peruntukkannya.
Kendati demkian, janji
Walikota untuk segera menyelesaikan beban hutang itu hanya mampu menutupi beberapa kewajiban seperti
pembayaran dana sertifikasi, hutang kepada rekanan, insentif RT/RW bahkan
hutang Jamkeskot dengan cara dicicil, namun kondisi berbanding terbalik justru
terjadi pada PNS di Lingkungan setempat, nasib para Abdi Negara itu tidak kalah
miris dengan siswa miskin yang masuk dalam program Unggulan Herman HN yakni
Bina Lingkungan (Biling) yang harus pasrah dikorbankan Pemkot dengan tidak
menerima pembayaran dana Biling dan Tunjangan Kinerja hingga kisaran waktu 7
sampai dengan 8 bulan.
Bahkan ratusan Korps
Penegak Perda Pemkot Bandar Lampung pada
1 Maret lalu mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
setempat dan mendesak agar hak mereka segera di bayarkan.
Jika Pol PP memilih
menggelar aksi demo, sejumlah PNS memilih memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap
kebijakan Walikota Bandar Lampung yang tidak peduli de ngan nasib mereka.
Di sejumlah akun Facebook
(FB) beberapa PNS menyuarakan aspirasi mereka bahkan beberapa cenderung berani
mengumpat terkait keterlambatan tersebut bahkan akun FB atas nama Kang Abdi
Balam terang-terangan mengungkapkan jika di instansinya dana tukin tahuan 2016
lalu telah 7 bulan tidak dibayarkan
“Yang pasti tukin belum di bayarkan, di satker saya saja pada tahun anggaran 2016 lalu sudah 7 bulan tidak dibayar,”tulisnya dalam
akun FB, Senin (6/3).
Bahkan
menurutnya hal serupa juga dialami Pol PP setempat, meski beberapa waktu lalu
terjadi aksi unjuk rasa dari Korps Penegak Perda itu namun Pemkot hanya
membayarkan uang makan Pol PP yang masih berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Masih
dalam akun FB nya, ASN tersebut menceritakan keheranan Pol PP yang berstatus
PNS jika pada tahun lalu Pemkot tidak menunggak pembayaran terhadap Pol PP TKS
dan pembayaran itu dilakukan setelah ratusan anak buah Cik Raden memprotes
keterlamatan pembayaran itu
“ Kalau nanya mah udah bosen kalik sama atasan
kami, jawabannya gak jelas dan
tergantung ada uang gak Pemkot untuk ngebayarnya, selalu begitu jawabannya.Kalau mau tahu punya kami yang PNS tahun anggaran 2016 itu 7
bulan nunggak gak di bayar ! Heran nya punya TKS tahun 2016 gak ada tunggakan sama
sekali, udah di bayar lunas punya mereka kemarin,”tulisnya.(BG)
Pages