BANDARLAMPUNG (PeNa)-Kegiatan wisata rohani Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 yang nilainya sebesar Rp. 13.026.000.000 dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan pemeluk agama non muslim, pasalnya kegiatan tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Muslim itu tiap tahunya selalu mengalami peningkatan dalam alokasi anggarannya.
Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala), C.Alizie menduga jika terjadi kejahatan anggaran yang terjadi dengan bungkus kegiatan keagamaan.
“ Kita heran juga dalam kurun waktu tiga tahun ini, Biro itu getol sekali melakukan kegiatan yang berdalih agama, wajar jika umat diluar muslim nanti akan merasa terpinggirkan jika perhatian Biro tersebut hanya pada satu pemeluk agama saja, meski kita ini mayoritas tapi hendaknya menjaga perasaan saudara kita yang berbeda keyakinan,”urainya, Rabu (22/3).
Dia mengatakan, adanya indikasi penyimpangan pada pelaksanaan ziarah makam tahun 2015 lalu hendaknya menjadi evaluasi Biro tersebut untuk lebih berhati-hati dan tidak merencanakan program kegiatan yang cenderung tidak berpihak pada semangat efesiensi.
“ Kita sama-sama tahu jika pernah ada persoalan yang terjadi pada Biro itu yakni kasus umroh dan ziarah makam 2015 lalu, apalgi saya melihat sudah sepenting apa sehingga Biro sosial memberi anggaran yang luar biasa pada kegiatan itu kan aneh, apa tidak ada kegiatan lain, sehingga tidak bisa berkreatifitas hanya bergantung pada kegiatan yang sama tiap tahunnya,”ujarnya.
Dikatakannya, wisata rohani yang dilakukan oleh peserta tidak dapat menjadi patokan ukuran peningkatan keimanan umat dalam keyakinannya kepada Tuhan.
“ Ukuran meningkatnya iman seseorang bukan dari perjalan wisata rohani, memang dalam agama kita tidak dilarang untuk berziarah, kan berziarah itu tujuannya mendoakan orang yang terlebih dahulu meninggal, kan bisa kita mendoakan dari rumah saja, persoalan lebih makbul di lokasi wisata rohani itu semua urusan tuhan, jadi jangan pakai kedok agama untuk merampok uang rakyat,”tegas dia.
Sementara Kepala Biro Kesehateraan Sosial, Ratna Dewi ketika akan dikonfirmasi melalui sambungan telepon meskia dalam keadaaan aktif tidak menjawab, pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas.()
Pages