Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, perlu ada suatu gambaran proses APBN yang jelas. Dengan demikian apabila terjadi perubahan anggaran di tiap-tiap kementerian atau lembaga yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan, dapat segera diselesaikan.
"Saya merasa kita perlu membatasi Kementerian/Lembaga mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran," ujar dia saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Hal ini dipertegas Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Darmin menegaskan, kebijakan perencanaan dan penganggaran hendaknya tidak lagi mengikuti money follows functions, melainkan berdasarkan prinsip money follows programs, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah memberi manfaat pada masyarakat.
Money follow program merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan money follow program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follow function).
"Jadi kita akan laksanakan money follow program. Kita bentuk tim kecil untuk identifikasi di level mana saja dia bisa berubah, supaya kemudian ada mekanisme untuk mencocokkan kembali, jangan ada yang melenceng dari perencanaan," tukasnya.
Guna memastikan sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan lebih baik lagi tahun ini, pemerintah tengah membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona//Bappenas.
Tim ini akan memastikan adanya perencanaan yang lebih baik, yang diyakini bisa memastikan dengan benar program-program yang menjadi prioritas di masing-masing kementerian atau lembaga masuk dalam penganggaran APBN.
Pages