BANDARLAMPUNG : Kisruh persoalan pemadaman listrik oleh PLN Wilayah Provinsi Lampung memantik pernyataan keras dari warga beberapa hari terakhir. Bukan hanya soal biaya membengkak saat penagihan, namun dampak lain seperti kerusakan elektronik juga dialami warga.

Kondisi ini juga disikapi elemen masyarakat bahwa listrik merupakan kebutuhan yang bisa dibilang nomor satu dan sangat vital menunjang aktifitas.

" Sudah tahu kebutuhan listrik adalah kebutuhan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak harusnya perencanaan pengadaan alat tersebut harus benar-benar memiliki mutu yang baik," kata Ginda Ansori dalam rilisnya kepada journallampung.com, Rabu (16/) malam.

Ginda juga menyoroti kebijakan pihak PLN Lampung yang menggunakan mesin pembangkit listrik asal negara China. Ada kesan bahwa pihak PLN Lampung seperti memaksakan pemakaian mesin yang tak semsetinya digunakan itu.

" Kalau seandainya kualitas China diragukan, mengapa perencanaannya harus memaksakan produk ini?. Khan masih ada produk negara lain yang mumpuni," tukas dosen Poltekes Tanjungkarang ini. 

Dia menambahkan, soal listrik tidak boleh dibuat main-main, karena menyangkut keselamatan orang banyak. Masalah byarpet atau mati mungkin tak dipersoalkan secara serius, namun seandainya alat dan pembangkitnya yang meledak bagaimana...? 

Sebagai bagian dari Lembaga Perlindungan Konsumen Lampung, KPKAD kata Ginda, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas sering byarpetnya listrik di sai bumi ruwa jurai. Pihaknya menghimbau PLN agar tidak membiasakan hemat menggunakan barang second atau barang kualitas yang meragukan karena imbasnya dapat saja merugikan masyarakat banyak. 

" Pihak adi karya dan PLN harus bertanggungjawab terhadap situasi darurat listrik di lampung.KPKAD juga mendesak agar pihak_pihak yang berkompeten seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk mulai melakukan penyelidikan terhadap pengadaan alat-alat pembangkit listrik tersebut.(r)