Tanggungrenteng yang menjadi salah satu alternatife pun belum dapat dilakukan karena ketinggian air masih sepinggang orang dewasa, kendati demikian pemerintah kampung dan pamong telah membentuk tim untuk mengiventarisir seluruh permasalahan lahan yang timbul dari pembangunan tanggung tersebut.
Camat Seputih Surabaya, Rosidi saat dikonfirmasi mengaku saat ini telah terjadi kesepakatan antara pemerintah kampung dan warga untuk mengganti rugi lahan warga yang terkena tanggul dengan cara tanggungrenteng.
“Segala hal yang timbul dari tanggungrenteng seperti perubahan sertifikat, akte atau keterangan tentu akan berubah juga. Dan itu telah disepakati jika biaya yang timbul dari perubahan surat tanah tersebut akan digratiskan,” kata Rosidi.
Tanggul penangkis banjir tersebut, dijelaskan Rosidi merupakan program awal untuk cetak sawah seluas 17.314 ha yang ada diwilayah timur Lampung Tengah. “Di Seputih Surabaya sendiri ada 3.500 ha sawah yang akan dicetak,” imbuhnya.
Namun, menurut mantan staf di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Tengah tersebut, warga yang tanahnya tertimbun diminimalisir terkena dampak kerugian lain atas permasalahan tersebut. “Ya kalau tanahnya sudah hilang dan kemudian mereka harus menanggung beban biaya lain yang timbul, itu namanya tidak manusiawi. Tetap pemerintah kecamatan dan kampung bertanggungjawab untuk itu nanti termasuk pamong kampung nya,” kata dia.
Terpisah, anggota DPRD setempat, Dedi D Saputra mengaku jika ganti rugi tanggungrenteng belum dapat menjadi dilakukan. “Memang seperti itu (tanggungrenteng) tapi kan belum fix,” jawabnya singkat.
Demikian halnya dengan Bupati Lampung Tengah, Mustafa saat dimintai keterangan terkait tanggungrenteng yang akan menjadi salah satu solusi gantirugi tanah warga. “Katanya tanggungrenteng, tapi menurut saya itu juga akan berat dilakukan karena luasan lahan yang tekena timbunan sangat luas dan warga lain juga kan gak mau merugi,” kata dia. GUS
Pages