Hotmik  sekitar 1 kilometer di Pekon Suko Rum, Adiluwih ,Pringsewu yang dikerjakan CV.Wahana Rimba.ist

PRINGSEWU (PeNa)- Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan kerusakan sistem dalam setiap bukaan tahun anggaran kegiatan menjadikan salah satu faktor yang membuat buruknya kualitas infrastruktur Kabupaten Pringsewu.
Salah satu contoh pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pengguna jalan merugi adalah pengerjaan jalan Hotmik  sekitar 1 kilometer di Pekon Suko Rum, Adiluwih ,Pringsewu yang dikerjakan CV.Wahana Rimba.
Kegiatan diatas hanya salah satu contoh, masih terdapat ratusan kegiatan pengerjaan jalan di kabupaten tersebut yang terindikasi mengalami nasib sama.
“Ini rusak dari sistem. Sistem yang dibangun dari titik nol pemerintahan termasuk yang namanya transparansi pun sudah terabaikan. Wajar kalau sekarang kita lihat infrastruktur Pringsewu rawan rusak,” ujar Ketua Masyarakat Transparansi Lampung (Matala), Charles Alizie.
Matala merilis ratusan kegiatan peningkatan jalan di Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2016 dengan angka yang funastis. Termasuk puluhan kegiatan fisik yang dikerjakan dengan swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ditahun 2016, Dinas PU Pringsewu mengelola anggaran sebesar Rp242,6 miliar. Sedangkan dana yang dihimpun dalam kegiatan mandiri (swakelola) sebesar Rp4,5 miliar. Termasuk didalamnya pembangunan tahap II gedung DPRD sebesar Rp25 miliar yang masih menyisakan masalah.
Diperinci, menurut Charles kegiatan untuk infrastruktur jalan mayoritas dana yang terserap 100% dengan anggaran minimal sebesar Rp1 miliar dan maksimal Rp7 miliar. “Ada peningkatan ruas jalan lampu merah-pasar Pardasuka yang menelan dana sampai Rp7 miliar. Ada juga sih yang peningkatan jalannya menelan dana hanya Rp200 juta saja. Pada intinya kita bicara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,” kata dia.