LAMPUNG TENGAH- Keputusan membeli kendaraan baru untuk empat pimpinan DPRD Lampung Tengah merupakan langkah ketidakberpihakan wakil rakyat tersebut dalam pengelolaan anggaran.
Diketahui, pada tahun 2016 melalui sekertariatan dewan, dianggarkan dana sebesar Rp1,8 miliar dengan rincian Rp1,3 miliar untuk pembelian tiga unit kendaraan wakil ketua DPRD dan Rp500 juta untuk pembelian satu unit kendaraan ketua.
Miliaran dana yang akan digunakan tersebut tampaknya tidak berbanding lurus dengan kondisi jalan yang ada di Lampung Tengah. Salah satunya adalah ruas jalan Jend Sudirman dan beberapa ruas jalan yang terletak disekitar Bandarjaya Plasa.
Ketua Forum Warga Lampung Tengah (FWLT) Rivai, pembelian kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD tersebut tidak semata-semata usulan dari dewan. “Karena dalam pengesahan anggaran yang dilakukan bersama-sama antara legeslatif dan eksekutif, jadi dalam hal pembelian randis ini ada konspirasi antara keduanya untuk menggunakan dana untik kegiatan yang tidak urgent,”kata dia.
Dijelaskan Rivai, dengan kondisi kendaraan dinas yang ada digunakan pimpinan saat ini masih sangat laik untuk mobilisasi dalam dan luar kota. Karena tidak ada anggota dewan menempuh jalur darat ketika perjalanannya sudah keluar provinsi.
“Kita bisa lihat mobil mereka (pimpinan DPRD) saat ini, ketua menggunakan Toyota Fortuner, sedangkan wakil ketuanya menggunakan Nisan X-trail triptonik yang masih sangat laik pakai. Dan sekarang mana ada anggota dewan yang keluar provinsi menggunakan jalur darat,” kata dia.
Disisi lain sekretariatan dewan juga menganggarkan pengadaan BBM/gas dan pelumas mencapai Rp1,5 miliar. Padahal sejak beberapa tahun lalu, pengadaan BBM untuk anggota dewan sudah tidak ada lagi. “Saya ingin mereka berfikir waras lah, anggaran yang ada ya kalau bisa diirit. Kebocoran yang sistematis seperti ini yang membuat jalan kita rusak, pendidikan belum maksimal dan lapangan kerja yang minim,”tegasnya. PeNa.Lih
Pages