Ilustrasi.foto net |
JAKARTA (PeNa); Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra porsi belanja yang
kementerian dan lembaga yang lebih besar dibandingkan porsi transfer daerah
dalam APBN 2017 akan makin memperlebar ketimpangan pembangunan.
Koordinator
Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi, seperti dikutip dari bisnis.com
mengungkapkan, bahwa tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja kementerian
dan lembaga sebesar Rp763 triliun, melebihi transfer daerah yang mencapai Rp705
triliun.
“Meskipun
selisihnya sekitar Rp58 triliun namun jika ingin mendongkrak pembangunan di
daerah ya uangnya harus didekatkan ke daerah,” paparnya dalam diskusi tentang
APBN 2017, Senin (31/10/2016).
Berkaca
pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja kementerian maupun
lembaga yang lebih tinggi, lanjutnya, kemungkinan juga tidak akan terserap
dengan baik. Hal inilah yan menurutnya kengakibatkan laporan keuangan
pemerintah pusat (LKPP) diberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya
uang yang dimiliki sangat besar namun minim penyerapan. Hal inilah yang kami
soroti,” tambahnya.
Fitra,
lanjutnya, juga menyoroti tentang rencana pemerintah untuk menambah porsi utang
pada tahun depan untuk menutupi defisit APBN sebesar 2,41% dari PDB atau
sebesar Rp330 triliun. Menurutnya, penggunaan utang untuk menutupi defisit
membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan terobosan untuk mendongkrak
penerimaan negara.
Padahal,
katanya, pemerintah dulu optimistis bahwa uang tebusan yang diterima pemerintah
dalam tax amnesty bisa menambal penerimaan negara sembari terus melakukan
reformasi perpajakan salah satunya melalui penyusunan RUU Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP).
“Tahun
depan juga pemerintah mengalokasikan Rp221 triliun untuk membayar cicilan
utang, baik pokok maupun bunga. Inilah rekor untuk pertama kali 15% dari APBN
digunakan untuk membayar utang,” tambahnya.
Bertolak
dari hal-hal tersebut, Fitra, paparnya, akan menggalang dukungan masyarakat
sipil untuk mendorong perubahan APBN dengan rancangan anggaran versi masyarakat
sipil yang lebih berpihak pada masyarakat bawah.(*)
Pages