Pemerintah Indonesia siap menjembatani negara-negara
Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang akan mengambil langkah konstruktif untuk
membantu memperbaiki situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui
keterangan pers Kementerian Luar Negeri seperti dikutip dari Antara, Jumat (20/1/2017).
"Hanya dengan mengambil langkah
konstruktif dan inklusif, OKI dapat berkontribusi dalam membuat situasi di
Rakhine State lebih baik," kata Retno, dalam Konferensi Tingkat Menteri
Luar Biasa (KTM LB) OKI di Kuala Lumpur, Malaysia.
Konferensi ini membahas masalah
komunitas minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI
menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia mengenai situasi keamanan dan
kemanusiaan di Rakhine State sejak terjadinya konflik pada 9 Oktober 2016.
Retno juga menegaskan pentingnya
Pemerintah Myanmar untuk terus menghormati dan melindungi hak asasi manusia
bagi semua komunitas di Rakhine State.
Sebelumnya, Retno telah melakukan
pertemuan terpisah dengan Penasehat Negara (State Counsellor) Myanmar Aung San
Suu Kyi, mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri serta Menlu Bangladesh,
serta kunjungan ke tempat pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.
Pemerintah Indonesia juga telah
berhasil mendorong Myanmar untuk mengadakan pertemuan Menlu ASEAN Retreat
pada Desember 2016.
Pertemuan tersebut berhasil mendorong
Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN kepada
seluruh komunitas di Rakhine State, membuka akses secara bertahap kepada media,
dan memberi laporan perkembangan berkala mengenai situasi di Rakhine State
kepada Menlu ASEAN.
Menlu Retno juga menyampaikan bahwa
setelah Pertemuan OKI di Kuala Lumpur, dia akan melakukan kunjungan ke Sittwe,
Rakhine State.
Kunjungan tersebut akan digunakan
untuk menyerahkan 10 "container" bantuan kemanusiaan Indonesia yang
telah dilepas Presiden RI Joko Widodo pada 29
Desember 2016.
Selain itu, Menlu RI juga akan
meresmikan dua sekolah baru bantuan masyarakat Indonesia untuk dimanfaatkan
oleh seluruh komunitas di Rakhine State.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan
akan meneruskan bantuan yang bersifat jangka menengah dan panjang, antara lain
melalui pemberian pengembangan kapasitas, antara lain di bidang demokrasi, tata
kelola pemerintahan yang baik (good
governence), dan pelatihan bagi polisi Myanmar.
Indonesia juga akan mengirim tim
dialog antarkepercayaan untuk membantu membangun rasa saling percaya antara
komunitas Buddha dan Islam di Rakhine State.
Sejumlah negara OKI yang dalam
pernyataannya selama KTM LB OKI menyampaikan penghargaan terhadap kepemimpinan
dan langkah yang diambil Indonesia dalam membantu penyelesaian situasi di
Rakhine State.
Pertemuan luar biasa Para Menteri Luar
Negeri OKI itu menyepakati dua dokumen hasil.
Dokumen pertama adalah resolusi
mengenai situasi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, yang antara
lain meminta negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan
meminta Pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan
kemanusiaan.
Dokumen kedua adalah "Final
Communique", yang antara lain meminta Perwakilan OKI di New York, Jenewa
dan Brussels secara periodik melakukan kajian ulang terhadap perkembangan di
Myanmar.
Pages