BANDAR LAMPUNG (PeNa)- Tidak
dibayarkannya dana Bina Lingkungan (Biling) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar
Lampung kepada sekolah yang menerima siswa kurang mampu, alhasil memicu asumsi
sejumlah pengamat jika terdapat inkonsistensi Pemkot dalam mengemban amanah
Undang-Undang dalam tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan selain
itu tidak tersedianya anggaran untuk program tersebut kuat dugaan terjadi
pengalihan untuk kegiatan lainnya.
Puluhan miliar dana yang tidak
dibayarkan oleh Pemkot tersebut, menurut Akademisi Universitas Lampung, Wahyu
Sasongko akibat kelalalaian Pemkot dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan
anggaran sehingga terdapat kegiatan yang telah berjalan namun alokasi dana yang
diperuntukkan nihil.
“ Pointnya adalah ada kegiatan
yang dananya tidak tersalurkan sebagaiamana mestinya, ini harus ada
pertanggungjawabannya dong, kemana alokasi anggaran yang telah di plot dari
awal ketika program Biling ini mulai direncanakan sampai dengan pelaksanaannya,”tegas
Wahyu, Kamis (12/01).
Dia menambahkan, DPRD yang
notabene sebagai mitra pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pengawasan
yang melekat terhadap tertundanya pencairan dana Biling itu yang akhirnya
membebani sekolah penerima Siswa tidak mampu.
“ Itu harus di audit,
Legislatif semestinya memanggil Dinas terkait dan menanyakan persoalan tidak
terbayarnya dana Biling itu, Komisi yang membidangi masalah pendidikan itu
harusnya pro aktif tanya kemana uangnya kenapa sampai tidak bisa terbayar hingga
10 bulan,”urainya.
DPRD Kota Bandar Lampung,
mempunyai kewenangan untuk melakukan audit melalui lembaga auditor yang ada
yakni BPKP agar dapat diketahui secara terperinci mengenai pengelolaan kegiatan
dan alokasi dana yang di anggarkan.
“ DPRD bisa mendesak Pemkot
dan minta BPKP agar kegiatan itu di audit jadi ketahuan uangnya nyangkut
dimana,”tandasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah
Bandarlampung, diduga menunggak dana bina lingkungan (biling) yang
mencapai Rp21 miliar lebih. Pasalnya, berdasarkan data rekapitulasi jumlah
siswa tahun pelajaran 2016/2017, per Januari 2017, total siswa SMK se Kota
Tapis Berseri ini, hanya 6.958 siswa yang menerima program dari total
keseluruhan 12.031 siswa.
Dari rincian 10 SMK yang ada di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.972 siswa, Kelas XI 2.503 siswa, dan Kelas XII 1.483 siswa. Dan ini belum terbayarkan dari 10 bulan yang lalu.(Bung)
Pages