BANDARLAMPUNG (PeNa)- APBD Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandar Lampung tahun anggaran 2017 terus menuai perhatian publik, pembatalan
sebagian Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)Lampung
menjadi pintu masuk bagi publik untuk mengetahui sejumlah persoalan yang
mengemuka .
Dalam diskusi public yang bertemakan ada apa dengan
APBD Bandar Lampung yang digelar Lembaga Studi Advokasi dan Konsultasi
(LSAKA) Selasa, (7/2), beberapa masalah mengemuka, seperti tidak tersalurkannya
dana sertfikasi guru sesuai dengan waktu yang di tetapkan pusat, tertundanya pembayaran
Jamkeskot 2016, mirisnya lagi dana Bina Lingkungan (Biling) yang di gadang
Herman HN sebagai program unggulan di bidang pendidikan justru tidak terbayar sampai
dengan 10 bulan.
Pengamat kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila)
Dedy Hermawan yang menjadi salah satu pembicara
berpendapat,pembatalan sebagian Perda APBD oleh Pemprov yang akhirnya menjadi
polemik di sebabkan tertutupnya Pemkot untuk membuka ruang komunikasi dengan
Pemprov akhirnya menyebabkan adanya kontradiksi antara Gubernur dan walikota
Bandar Lampung.
“ Hal ini
yang menyebabkan adanya kontradiksi antar dua pemimpin antara Gubernur Lampung
dan Wali Kota Bandarlampung, dimana Herman HN yang justru menutup dialog
tersebut,” Kata Dedy
Dia menambahkan, adanya proyeksi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang tidak mencapai target akan berpeluang terjadinya defisit
melebihi ambang batas dan hal itu dpat dipastikan akan membebani keuangan
Pemkot.
Sementara pengamat ekonomi Universitas Bandar
Lampung (UBL) Erwin Oktaviano memprediksi Pemkot akan bangkrut jika tetap
bersikeras dengan target PAD sebesar Rp.779 milar, selain itu Pemkot cenderung
lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang tidak mengarah pada
skala prioritas dan dampaknya kurang di rasakan oleh publik.
“ Dengan kondisi tersebut, pemkot tidak bisa
memaksakan kehendak, skala prioritas pembangunan yang langsung berdamak dan
dirasakan oleh masyarakat seharusnya yang di kedepankan dan hal itu berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini saja Lampung turun diangka 5 persen, ,”
kata Erwin.
Erwin menjelaskan, Pemkot seharusnya mampu mengukur
kemampuan daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur, apalagi target PAD
beberapa tahun sebelumnya belum sesuai dengan ekspektasi.
“Target PAD
itu disusun bukan berdasarkan ego karena dampaknya nanti akan dirasakan oleh
masyarakat,”ujarnya.(BG)
Pages