BANDARLAMPUNG (PeNa)-Pembatalan sebagian Perda APBD Kota bandar Lampung
oleh Pemprov Lampung dinilai sarat muatan politik, konflik yang terjadi antara
Gubernur Lampung, M,.Ridho Ficardo dan Walikota Herman HN semakin menguatkan
dugaan jika dibatalkan sejumlah kegiatan tersebut cenderung politis.
“ Apa alasannya jika ini tidak ada kaitannya dengan politik, ini jelas
terlihat nuansa politisnya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan karena
masalah APBD masuk dalam pusaran politik dan akibatnya masyarakat yang
dirugikan,”kata akademisi Universitas Lampung (Unila), Dedy
Hermawan saat
menjadi pembicara diskusi publik di cafe dawiels. Selasa (7/2).
Dia mengatakan, asumsi publik akan adanya muatan politis mengenai
pembatalan sebagian perda itu tidak akan muncul jika antara Gubernur dan
Walikota mampu berkomunikasi dengan harmonis.
“Jika gubernur
dan walikota tidak bertemu maka akan terus seperti ini, alhasil energi akan
habis untuk mendiskusikan masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi,”tegas Dedy.(BG)
Pages