 |
| ilustrasi net |
Jakarta - Sinyal akan dilakukannya reshuffle Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo terus berhembus. Isu ini pun membuat partai-partai koalisi pengusung pemerintahan mulai panas, bahkan hingga saling serang.
Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut reshuffle adalah sepenuhnya hak presiden. Ia menyebut tak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi keputusan dalam merombak kabinet.
"PKB percaya dan menyerahkan full ke presiden. Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal reshuffle ini," ungkap Daniel dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (4/3) malam.
Daniel mensinyalir ada persaingan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sehingga saling bermanuver mencoba saling menjatuhkan. PKB sendiri melihat bahwa terhadap pihaknya, ada serangan untuk upaya penyingkiran kadernya, Marwan Jafar, dari posisi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
"Sesama pendukung presiden Jokowi jangan saling menjatuhkan. Sekarang ini muncul berita fitnah secara sistematis yang tidak sesuai fakta hanya untuk merebut kementerian desa. Kekuatan gelap ini mencoba merebutnya dengan cara-cara fitnah yang kasar dan tidak terhormat," jelas Daniel.
"Partai tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakkan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," lanjutnya,
PKB disebut Daniel tidak melihatnya sebagai ancaman dari pihak tertentu untuk merebut pos yang kini menjadi jatah partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. Namun merupakan upaya sistematis melalui fitnah dari partai pemegang kekuasaan, yang sebenarnya sudah sama-sama berjuang sejak awal.
"Ini konspirasi PDIP, karena aneh kan sesama koalisi kok nyerang. Harapan kita kalaupun ada reshuffle itu semakin memperkuat konsolidasi politik dan kerja kabinet. Jangan malah menambah kekisruhan dan memperlemah konsolidasi politik yang semakin baik saat ini," beber Daniel.
 Wasekjen PKB Daniel Johan |
"PKB benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan Jokowi yang kuat dan solid sehingga seluruh target nawacita bisa terwujud dengan baik dan efektif," imbuh anggota Komisi IV DPR itu.
Daniel pun meminta semua pihak agar mau menahan diri dan tidak lagi melancarkan segala cara demi mengejar kekuasaan. "Jangan sebarkan berita fitnah apalagi mengadu domba presiden dengan siapapun termasuk dengan PKB," tambah dia.
Sebenarnya PKB tidak terlalu mempermasalahkan soal adanya kemungkinan presiden memberi jatah bagi partai-partai KMP yang kini mendukung pemerintah. Seperti PAN dan Golkar. Hanya saja itu disebut harus benar-benar keputusan Jokowi.
"Sikap PKB sepenuhnya Jokowi yang tentukan. Harapan kami kekuatan politik pemerintah harus semakin kuat dan solid," tutur Daniel.
Sebelumnya Menteri Desa Marwan Jafar beberapa lalu tersandung masalah soal rekrutmen pendamping dana desa yang disebut berbau politis. Banyak kritik yang dilontarkan dari berbagai pihak, termasuk dari PDIP.
"Tentang politisasi, carut marut dalam rekrutmen saya pikir itu bisa dibenahi. Karena tak harus seperti itu caranya. Jadi, itu bisa kami dalami setelah reses, dan akan jadi pembicaraan di DPR. Lewat fraksi saya sampaikan, di Komisi II dengan Mendagri, Komisi V juga yang bermitra dengan Mendes," ucap anggota Fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka, Rabu (23/3).
Soal reshuffle sendiri, PDIP pun mengisyaratkan sejumlah menteri di Kabinet Kerja untuk digeser. PDIP menilai beberapa menteri kinerjanya kurang bagus sehingga layak diganti. Seperti Menteri BUMN Rini Soemarno yang selama ini sering dikritik keras oleh PDIP.
"Karena sudah ada rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan paripurna. Menteri Rini ini menimbulkan pro dan kontra yang luas," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Senin (21/3).
Hendrawan juga menyebut menteri yang bikin gaduh kabinet juga layak direshuffle. Seperti diketahui nama Menko Kemaritiman Rizal Ramli sempat menjadi pembicaraan usai memposting sindiran terhadap Menteri ESDM Sudirman Said di media sosial.
Selain itu, senior PDIP ini menyebut empat nama menteri lain yang posisinya dirasa kurang tepat. PDIP disebut Hendrawan sudah memiliki catatan evaluasi menyeluruh soal kinerja menteri.
"Misalnya Menteri Yuddy Chrisnandi menurut kami lebih tepat di Menristek Dikti, terus Siti Nurbaya lebih tepat di MenPANRB. Ignasius Jonan untuk Menteri BUMN. Perkiraannya kami begitu. Tapi, ternyata beda. Ya, kami hargai karena itu prerogatif Jokowi sebagai Presiden," tutupnya.
dtk-801
Pages