BANDARLAMPUNG (PeNa)-Dugaan penyimpangan proyek rehabilitasi
tahap I Gedung J FKIP Unila Tahun Anggaran 2016 terus memicu asumsi negatif,
sejumlah lapisan menduga pekerjaan itu telah terkondisi sebelumnya, bahkan pembayaran
kegiatan pembangunan rehabilitasi tahap I Gedung J FKIP Unila Tahun Anggaran
2016 telah mencapai 100%. Itu setelah PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan)
menyerahkan jaminan pemeliharaan. Mirisnya, serah terima jaminan itu dilakukan
pada tanggal 21 Desember 2016 atau 12 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan
dalam kontrak berakhir.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Lampung (FMPPL),
Raden Suganda meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek
tersebut, pasalnya kuat dugaan pengerjaan gedung itu tidak sebanding dengan
besaran anggaran yang di alokasikan.
“ Dengan dana
3 miliar lebih itu, seharusnya kondisi bangunan tidak seperti itu, kami
berharap aparat hukum jeli dengan adanya dugaan penyimpangan pada rehab gedung
FKIP itu,”tegas Raden, Senin (30/1).
Selain itu, Ia meminta Kejati Lampung untuk memanggil PT.Aspan yang diduga ikut terlibat yakni dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sehingga rekanan dapat mencairkan dana proyek sampai 100 persen padahal serah terima jaminan itu dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 atau 12 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dalam kontrak berakhir.
Dia menambahkan, untuk membantu aparat hukum,
pihaknya akan melakukan investigasi setelah itu akan melaporkannya ke Kejati Lampung.
“ Yang pasti akan kita laporkan ke Kejati, namun
kami harus lengkapi dulu hasil investigasi, jika memang harus turun ke jalan
itu juga akan kita lakukan, apalagi memang rekan-rekan mahasiswa Unila mau
bergabung dalam aksi itu nanti,”tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, pada surat jaminan PT Aspan
bernomor 13.94.NMD.0984.12.16 tanggal 21 Desember 2016 didasarkan atas BAP no
8137/UN26/3/LK/2016. Dengan penyerahan jaminan tersebut, artinya pihak Unila
sebagai Badan Layanan Umum (BLU) telah melakukan pembayaran termin V (terakhir)
sebesar 5% atau Rp160.594.611 kepada PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia (KKWI).
Dengan demikian dalam jangka waktu beberapa hari
sejak masa kerja dalam kontrak kegiatan berakhir, pembayaran telah dilunasi
termasuk uang jamianan pemeliharaan. Mirisnya lagi hingga kemarin, pekerjaan
senilai Rp Rp3.755 Miliar tersebut belum rampung.
Direktur Masyarakat
Transparansi Lampung (MaTaLa), Charles Alizie menyayangkan kejadian tersebut,
menurutnya sebagai lembaga akademis, Kampung Hijau tersebut harus memberikan
contoh profesionlisme disegal aspek.
“Itu tempat berkumpulnya
pengajar dengan title S2 bahkan ada profesor juga. Sangat disayangkan, jika
terjadi hal yang demikian. Seharusnya mereka lebih pahan tentang aturan hukum
dan aturan main dalam pekerjaan seperti itu,” kata dia.
Menurut penuturan sejumlah mahasiswa yang berhasil
dikonfirmasi, sejak awal bangunan itu dilakukan perbaikan memang tidak terdapat
papan pengumuman yang menunjukkan kepemilikan rekanan yang melakukan pekerjaan.
“Dari awal juga gak pernah ada plang proyeknya Mas,
dan memang gedung ini sejak beberapa bulan lalu dilakukan perbaikan dan
peningkatan lantainya,”ungkap Feri Hermanto salah satu mahasiswa.
Dari pantauan PeNa, dari
beberapa ruas bangunan hanya mengalami perbaikan sedikit, sedangkan ada
penambahan gedung satu tingkat, namun disejumlah parit dan lantai masih
terdapat pekerjaan yang cenderung sengaja ditinggalkan bahkan Plang proyek
tidak terpasang.
Sebelumnya, Wakil Rektor (WR) I Unila, Bujang Rahman ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan persoalan itu merupakan kewenangan WR II yakni Muhammad Kamal dan Ia menyarankan untuk mengkonfirmasikan persoalan tersebut kepada pihak yang berkompeten. “Mohon maaf itu bukan termasuk tupoksi saya, silahkan konfirmasi Prof Kamal WR II,” kata Bujang, Kamis (19/01).
Disinggung terkait kepemilikan perusahaan yakni PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia yang dugaannya merupakan milik Bujang Rahman, Ia tegas membantah dan berdalih hanya mengurus bagian akademik dan tidak pernah berhubungan dengan perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
“ Saya tidak punya perusahaan apapun, itu fitnah
bisa saya tuntut, saya hanya mengurus bagian akademik, bidang itu ada dibawah
WR II,” katanya. Sementara WR II Muhammad Kamal ketika akan ditemui di gedung
rektorat setempat menurur salah satu petugas keamanan yang bersangkutan sedang
tidak berada ditempat.
Diketahui pada tahun anggaran 2016 lalu Unila mendapatkan proyek rehabilitasi Tahap I Gedung J FKIP Unila dengan Pagu sebesar Rp 3.755.000.000,00 dalam prosesnya jumlah peserta lelang mencapai 22 perusahaan namun yang mengajukan penawaran hanya tiga perusahaan yakni PT. Bina Mulya Lampung dengan penawaran Rp.3.248.000.000, PT. Rismi Jaya penawaran Rp. 3.461.000.000 serta PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia dengan penawaran Rp 3.461.930.000 yang akhirnya memenangakn proyek tersebut.
Dari sumber PeNa di lingkungan kampus pelaksanaan
rehab gedung FKIP itu pelaksanaannya dimulai sejak 15 Juli - 11 Desember 2016, dengan jangka waktu
pemeliharan 50 hari kalender, namun dari pantauan perkerjaan itu belum dapat dikatakan rampung
mengingat kondisi bangunan serta parit yang tidak diperbaiki dengan rapih dan
kejanggalan yang memicu asumsi negatif dana proyek itu telah dicairkan 100
persen meski pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kontrak.(BG
Pages