[caption id="attachment_8033" align="alignleft" width="450"]berita bachtiar Wakil Guberu Lampung Bachtiar Basri Bersama Bupati Lampung Selatan Saat Launcing Biling System Uji Coba Pupuk Subsid di halaman perkantoran PT. Bank Lampung Cabang Kalianda. Rabu (6/4/2016).[/caption]

KALIANDA (PeNa)-Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri meresmikan lauching program uji coba pola billing system penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Kegiatan berlangsung di halaman perkantoran PT. Bank Lampung Cabang Kalianda. Rabu (6/4/2016). Hadir pada kegiatan tersebut Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhrizal Sarwani, Wagub Lampung Bahtiar Basri, Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan, Direktur Pupuk Bersubsidi Kementan, Direktur Utama Bank Lampung, Komisaris Bank Lampung, seluruh Kepala Cabang Bank Lampung se-Lampung, kadis lingkup pertanian dan perdagangan Provinsi Lampung, Lamsel, Pesawaran, serta kelompok tani (poktan).

Dalam sambutan Wagub Lampung Bahtiar Basri mengatakan, kunci keberhasilan uji coba system distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung ini adalah, adanya peran aktif dari seluruh stakeholders, terutama dari beberapa dinas atau badan lingkup pertanian yang memiliki aspek-aspek penting.

"Aspek-aspek penting itu meliputi perencanaan, pengadaan dan penyaluran, serta tata cara pengadaan pupuk bersubsidi tersebut," ujarnya.

Diungkapkannya, terkait untuk pembinaan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program uji coba system ini, memang diperlukan adanya dukungan anggaran operasional melalui APBD-P dari masing-masing SKPD terkait, baik yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Kota.

"Program ini harus benar-benar berhasil dan mampu kita sukseskan. Insya' Allah, jika berhasil akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Kita jadikan Provinsi Lampung menjadi lumbung utama pertanian di Indonesia. Dilain sisi, mewujudkan itu semua dalam proses penyusunan RDKK yang riil untuk kebutuhan pupuk subsidi dengan waktu yang cukup singkat, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan juga alokasi dana," kata dia.

Sementara itu, Bupati Lamsel Zainudin Hasan mengatakan, melalui progam yang baru dicanangkan di Provinsi Lampung khususnya bagi Kabupaten Lamsel, akan mampu mendobrak kebangkitan perekonomian di Lamsel khususnya bagi seluruh petani.

"Saya bangga, Dinas Pertanian dan Bank Lampung ada terobosan baru. Saya minta instan terkait distan dan masyarakat mendukung penuh program ini. Program ini harus berhasil," ujarnya.

Lanjutnya mengatakan, terselenggara dengan sukses program pola billing system penyaluran pupuk bersubsidi secara online, kedepannya diharapkan permasalahan menyangkut kelangkaan, kekurangan pupuk bersubsidi bagi petani di Lamsel sudah tidak ada lagi.

"Saya harap petani tidak ada lagi mengeluh karena kurangnya pupuk," tukasnya.

Informasi yang diperoleh Harian PeNa, pendistribusian pupuk melalui metode billing system penyaluran pupuk bersubsidi maka akan berjalan dengan tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Selain itu, metode tersebut akan membenahi dalam aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran, dan pengendalian pupuk.

Tujuan dari sistem tersebut, mengajak petani segera masuk dalam wadah poktan dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan baik dan benar, menyalurkan pupuk kepada poktan yang berhak, mampu dilaksanakan penyaluran pupuk dengan azaz 6 tepat, meminimalkanan peredaran pupuk palsu, memudahkan pengawasan oleh semua pihak, mengingkatkan tabungan kelompok tani dan mendorong pengurus poktan menguasai informasi tekhnologi (IT).

Dilain sisi, pelaksanaan uji coba billing system penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung secara bertahap yang dimulai pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, yang kemudian hasil uji coba dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan untuk merevisi Pergub Lampung nomor 32 tahun 2015 tentang pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung dan selanjutnya secara bertahap di kabupaten lain tang Data Base RDKK-nya sudah cukup baik.(PeNa)