, , , ,

A+ A- Print Email
 

BANDARLAMPUNG-Dana kegiatan pengerasan ruas jalan Tanjung Mas Jaya Kabupaten Mesuji dinilai tak rasional. Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN 2015 tersebut menelan dana sebesar Rp 3.018.868.000 untuk jalan sepanjang 4 kilometer dan lebar 3,5 meter. Dana tersebut terserap 100% untuk kegiatan pengerasan jalan atau Base B. Sebagai perbandingan, untuk pengerjaan jalan lapen atau lapisan penetrasi saja untuks panjang jalan 2 kilometer dengan lebar yang sama hanya membutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar.

Kejanggalan pelaksanaan kegiatan dengan menghabiskan dana yang tak rasional, menurut Ketua Lingkar Study Mahasiswa Lampung, Wendri Swastika disebabkan beberapa factor.

Pertama adalah lemahnya pengawasan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah pusat didaerah. Kedua dalam pengucuran dana APBN, tidak disertakan konsultan kegiatan dari pemeritnah pemerintah pusat sehingga tidak ada korelasi atau hubungan yang maksimal dari anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

“Saya rasa saat ini untuk mengatakan bahwa serapan anggaran adalah tidak rasional sudah terlambat, karena pelaksanaan kegiatan tentu sudah selesai. Tapi yang terpenting adalah, mengedepankan peran dari wakil rakyat di kabupaten tersebut dalam hal pengawasannya,”kata dia.

Kegiatan dibawah Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi sebagai satuan kerja tersebut dalam perencanaan bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Dengan nama paket pengadaan perkerasan ruas jalan. Sedangkan bentuk kegiatan base B merupakan Lapisan perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar dinamakan lapis pondasi bawah.

“Setahu saya, kegiatan penghamparan material base B dilakukan dengan menggunakan alat motor grader. Setelah badan jalan terbentuk, kemudian dipadatkan dengan alat vibrator roller.  Penghamparannya degan menggunakan batu split. Oleh karena itu, dana yang disediakan untuk pengamparan tidak rasional,” jelasnya.

Ada dugaan, dijelaskan Wendri, pelaksanaan kegaiatan tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan. “Dugaan mark up nya sangat kentaran sekali,” pungkasnya.

Dia berharap, DPRD setempat dapat mengambil sikap atas berbagai permasalahan yang terjadi khususnya dalam pembangunan infrastruktur. “Mengingat Mesuji merupakan daerah otonomi baru yang mau tidak mau semua masih dalam tahap pembangunan. Jika dana yang digelontorkan sangat besar tapi lemah dalam pengawasan, itu sangat disayangkan,”kata dia. PeNa-Gus